Ump Plus Dki. AKURATCO Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyebutkan bahwa keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi UMP DKI Jakarta memiliki muatan politik Menurutnya keputusan itu didasari karena Anies Baswedan ingin mencalonkan diri menjadi Presiden “Dia (Anies) sebagai Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini.
Sebab langkah Pemprov DKI yang mengambil keputusan merevisi UMP sepihak dinilai dia juga tidak berdasarkan musyawarah “Sebelutulnya tidak ada diskusi lagi orang sudah diputus pada 21 November lalu Dan pada PP Nomor 36 itu tidak ada perubahan kalau sudah diputuskan ya sudah” jelas dia.
3 Pernyataan Buruh Soal Janji Anies Revisi UMP DKI Jakarta
DPRD DKI Minta Pemprov memaparkan secara jelas kajian atau dasar sehingga terjadi revisi kenaikan upah minimum provinsi DKI tahun 2022 jadi 51 persen.
Pengusaha Minta Pemerintah Sanksi Anies karena Naikkan UMP
Sedangkan pembangunan saringan sampah melalui pos anggaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta “Memang pembebasan lahan itu tidak semudah yang kita pikirkan pasti ada plusminus ada penolakan.
DPRD DKI Sebut Ada Penolakan Pembebasan Lahan Proyek
Jakarta Janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevisi Surat Keputusan (SK) tentang upah minimum provinsi (UMP) 2022 ditagih buruh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan bahwa Anies telah menjanjikan akan merevisi UMP dengan nilai yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan sebelumnya.
Subsidi Ump Hanya Berlaku Untuk Buruh Dengan Ktp Dki
Anies Keluarkan Kepgub, UMP DKI Jadi Rp 4,64 Juta
Bakal Beri Sanksi Kemnaker dan Kemendagri Anies Baswedan
Subsidi Jalan Tengah Polemik UMP DKI 2022?
Diskusikan Revisi UMP Wagub Ajak Pengusaha DKI Republika
Anies Dituding Berpolitik Karena UMP Naik, Buruh: Justru
DPRD DKI Minta Pemprov Jelaskan Revisi Kenaikan UMP 2022
JAKARTA AYOYOGYACOM—Konflik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia perihal revisi UMP DKI 2022 makin panas Terkini Apindo mengaku sudah menyiapkan gugatan untuk Anies sebagai bentuk sikap atas diterbitkannya Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517.