Mengapa Anggota Tni Dan Polri Tidak Dapat Mengikuti Pemilu

Mengapa Anggota Tni Dan Polri Tidak Dapat Mengikuti Pemilu. Karenanya ketentuan bahwa anggota TNI dan Polri tidak boleh ikut di dalam pemilu boleh jadi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi Hal tersebut yang mendasari Kombes Pol (Purn) Drs HM Sofwat Hadi SH yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan mengajukan permohonan judicial review UU No 12.

Seperti UndangUndang sebelumnya yang mengatur mengenai Pemilu hak memilih dan dipilih anggota TNI sama sekali tidak dimasukan dalam UndangUndang No 15 Tahun 2011 ini padahal wacana pemberian hak pilih bagi anggota TNI dan Polri sempat mencuat dalam pembahasan RUU Pemilu ini Di dalam rapatrapat DPR mengenai pembahasan revisi UU No10.

ProKontra Pemberian Hak Pilih kepada TNI dalam Pemilihan

PP tersebut juga mengatur persyaratan bagi perwira TNI yang.

Setidaknya 15 anggota TNI dan Polri dipecat 'karena

1 Anggota TNI dan Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) TNI yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan mengikuti pilkada agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali 2.

Pensiunan TNI dan Polri Rawan Kehilangan Hak Suara, Mengapa?

Hal inilah yang kemudian mengantar pada eksistensi hukum dalam Negara yang seharusnya memberikan tempat dan hak politik bagi anggota TNI dan Polri ke dalam kategori inalienable (tidak dapat dicabut) tidak dapat dialihkan dirampas atau diganggu gugat dan Imprescriptible (tidak dapat diceraikan) tidak dapat hilang betapapun telah digerogoti atau.